Indsmart.co, Sukabumi – Penguatan perlindungan pekerja dan perluasan akses pendidikan menjadi bagian dari agenda strategis yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Gubernur Jawa Barat di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026).

Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menghadiri rakor tersebut sebagai bagian dari koordinasi antarpemerintah daerah dalam membahas sejumlah persoalan pelayanan publik dan perlindungan sosial di Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, pembahasan tidak hanya mencakup akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum ter-cover kepesertaan BPJS, tetapi juga perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan serta dukungan pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Akses kesehatan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan ketenagakerjaan menyangkut keamanan pekerja, sedangkan pendidikan kesetaraan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan.

Pembahasan mengenai BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu bagian penting dalam agenda perlindungan sosial. Koordinasi antarpemerintah dan lembaga terkait diperlukan untuk mendukung perluasan perlindungan bagi masyarakat pekerja sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.

Sementara itu, dukungan terhadap pendidikan melalui Paket A, B, dan C menjadi bagian dari upaya memperhatikan kebutuhan masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan dapat menjadi jalur untuk memperoleh pengakuan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Di sektor kesehatan, rakor turut membahas penguatan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, rumah sakit, serta BPJS. Perhatian diarahkan pada masyarakat yang membutuhkan penanganan medis, tetapi belum ter-cover kepesertaan BPJS.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial.“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat Jawa Barat,” ujar Ayep Zaki.

Bagi pemerintah daerah, koordinasi tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan perhatian terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Meski setiap sektor memiliki mekanisme dan sasaran program berbeda, keterlibatan lintas lembaga diperlukan agar persoalan pelayanan publik dapat ditangani secara lebih terarah.

Rakor Gubernur Jawa Barat ini sekaligus menempatkan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan sebagai agenda yang perlu mendapat perhatian bersama. Ketiganya tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga dengan upaya memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan dasar dan perlindungan sosial.

Ke depan, efektivitas koordinasi tersebut akan bergantung pada tindak lanjut dan implementasi program sesuai kewenangan masing-masing instansi. Bagi Kota Sukabumi, hasil pembahasan lintas daerah menjadi salah satu bahan koordinasi dalam mendorong pelayanan publik yang menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas. (RED)