Indsmart.co, Sukabumi – Pemerintah Kota Sukabumi mulai memperkuat strategi penanganan stunting dengan membenahi persoalan paling mendasar: akurasi data.

Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki meminta seluruh jajaran kewilayahan bergerak cepat memastikan data stunting yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi anak di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar intervensi tidak salah sasaran sekaligus memastikan anggaran penanganan stunting memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Ayep Zaki saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Posyandu di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Rabu (26/8/2026).

Ayep menyoroti adanya perbedaan antara data stunting yang tercatat pada sistem kesehatan dengan kondisi faktual di masyarakat. Di Kelurahan Sindangsari, misalnya, tercatat 19 kasus stunting dalam data Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Namun, pemerintah daerah menemukan perlunya pengecekan kembali untuk memastikan data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi terkini.

Menurut Ayep, perbedaan data tidak boleh dibiarkan karena berpengaruh langsung terhadap kebijakan dan bentuk intervensi yang diberikan pemerintah.

“Data stunting harus segera di-update. Kalau kenyataannya tidak ada atau berbeda, segera masukkan data terbaru ke Puskesmas setempat dan langsung diteruskan ke Dinas Kesehatan. Jangan menunda-nunda, minggu ini harus segera dikerjakan oleh Pak Lurah,” tegas Ayep.

Ia menilai pembaruan data harus menjadi pekerjaan bersama, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Lurah, Puskesmas, kader Posyandu hingga aparatur di tingkat kewilayahan diminta memastikan setiap perubahan kondisi di masyarakat segera tercatat.

Dengan data yang lebih presisi, pemerintah dapat menentukan siapa yang membutuhkan intervensi, jenis bantuan yang diperlukan, serta wilayah mana yang harus mendapat perhatian lebih.

Anggaran Penanganan Stunting Diperkuat

Selain pembenahan data, Ayep mengungkapkan adanya penguatan alokasi anggaran untuk penanganan stunting dan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan agar penanganan persoalan stunting tidak berhenti pada aspek kesehatan, tetapi menyentuh berbagai faktor yang memengaruhi kualitas hidup keluarga.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena persoalan stunting kerap berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, pola pengasuhan, pemenuhan gizi, sanitasi hingga akses terhadap layanan dasar.

Karena itu, menurut Ayep, penanganan stunting harus berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kita selesaikan secara komprehensif. Stunting tidak bisa berdiri sendiri, harus bersama-sama dengan masalah sosial,” ujarnya.

Ayep mendorong kolaborasi antara pemerintah wilayah, Puskesmas, kader Posyandu, ASN dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan program, tetapi mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi keluarga secara langsung.

Posyandu pun didorong tidak sekadar menjadi tempat pelayanan kesehatan rutin, melainkan menjadi salah satu simpul penting dalam mendeteksi persoalan keluarga sejak dini.

Kader Posyandu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai memiliki posisi strategis untuk mengetahui perubahan kondisi anak maupun keluarga. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah lebih cepat.

Targetkan Sukabumi Jadi Contoh

Penguatan data dan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sukabumi membangun model penanganan stunting yang lebih terpadu.

Ayep optimistis jika seluruh unsur bergerak dengan data yang sama dan tujuan yang sama, Kota Sukabumi dapat menunjukkan bahwa persoalan stunting dapat ditangani melalui pendekatan lintas sektor.

“Kalau kita bergerak cepat, saya optimistis Kota Sukabumi bisa menjadi contoh sukses dalam penanganan stunting sekaligus pengentasan kemiskinan di tingkat nasional,” katanya.

Bagi pemerintah daerah, keberhasilan penanganan stunting bukan semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan sasaran dan kemampuan seluruh unsur memastikan program benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan.

Karena itu, pembaruan data menjadi langkah awal. Setelah data dipastikan valid, intervensi kesehatan, sosial, pemberdayaan dan dukungan dari berbagai pihak dapat diarahkan secara lebih terukur.

Dengan pola tersebut, penanganan stunting di Kota Sukabumi diharapkan tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan menjadi gerakan bersama yang menghubungkan layanan kesehatan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. (RED)