Indsmart.co, Sukabumi – Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadikan pembenahan infrastruktur dan fasilitas penunjang sebagai prioritas dalam pengembangan sektor pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi wisata daerah mampu meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Ramzi Akbar Yusuf, setelah meninjau kondisi akses menuju Objek Wisata Pondok Halimun yang dinilai masih membutuhkan perhatian, terutama terkait jalan menuju lokasi dan fasilitas pendukung bagi wisatawan.

Menurut Ramzi, keberhasilan sektor pariwisata tidak bisa diukur hanya dari besarnya pendapatan daerah yang diperoleh. Pemerintah juga harus memastikan wisatawan memperoleh akses yang mudah, aman, dan nyaman saat berkunjung.

“Jangan hanya PAD-nya saja yang diambil, tetapi fasilitas penunjangnya juga harus diperhatikan. Karena kalau fasilitasnya menunjang, otomatis PAD akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan,” ujar Ramzi, Rabu (1/7/2026).

Ia menilai Kabupaten Sukabumi memiliki potensi wisata alam yang besar. Namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, daya saing destinasi wisata akan sulit berkembang dan berdampak pada rendahnya minat kunjungan wisatawan.

Karena itu, Komisi III DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pariwisata bersama perangkat daerah terkait untuk menyusun langkah percepatan pembangunan akses jalan, penerangan jalan umum, area parkir, hingga fasilitas pendukung lainnya di kawasan wisata.

Ramzi berharap upaya pembenahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar sektor pariwisata benar-benar mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semoga langkah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dalam memajukan pariwisata menjadi lebih maju dan membawa keberkahan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menyatakan pihaknya menyambut baik masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan destinasi wisata.

Menurut Ali, Dispar saat ini terus melakukan pembenahan, mulai dari digitalisasi sistem retribusi melalui e-ticketing hingga menyiapkan pengembangan kawasan Pondok Halimun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Namun, ia mengakui keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur menuju destinasi wisata. (RED)