Indsmart.co, Sukabumi – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali bersama Bupati Sukabumi dan Sekretaris Daerah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (10/7/2025).

Rakor yang diselenggarakan melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK itu berlangsung di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta. Kegiatan diikuti oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, dan inspektur dari wilayah kerja Wilayah II, yang meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam agenda ini, KPK mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-lembaga guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Rakor juga menjadi bagian dari strategi preventif KPK pasca-pelantikan kepala daerah di sejumlah wilayah.

Acara dibuka oleh pimpinan KPK dan dilanjutkan dengan sambutan Gubernur DKI Jakarta sebagai pembicara kunci. Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen antikorupsi oleh perwakilan daerah, yakni para gubernur dan ketua DPRD provinsi.

Rangkaian kegiatan mencakup dua sesi diskusi panel dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Bappenas, BPKP, Kejaksaan Agung, hingga Polri. Topik yang dibahas antara lain strategi pemberantasan korupsi di daerah, penguatan efektivitas belanja publik, peningkatan transparansi layanan, dan pengembangan indeks integritas nasional.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan sinergi antikorupsi antara lembaga pusat dan daerah.

“Komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif daerah. Kami mendukung upaya sinergis untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” ujar Budi.

KPK menegaskan bahwa kegiatan semacam ini akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi, serta sebagai upaya membangun sistem pemerintahan daerah yang berintegritas.

Melalui forum ini, KPK berharap praktik-praktik korupsi dapat ditekan secara sistematis, khususnya di wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II.

Editors : Redaksi