Indsmart.co, Sukabumi – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi,Jawa Barat, menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra perangkat daerah di Aula Dinas Perhubungan, Desa Cikembar, Rabu (8/10/2025). Pertemuan tersebut menjadi tahap awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Rapat kerja hari kedua ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Tedi Setiadi, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Bagian PBJ Setda, Bagian Ekbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

Menurut Tedi, pembahasan kali ini merupakan tahapan awal dari rangkaian panjang penyusunan RAPBD yang nantinya akan berlanjut ke tingkat pimpinan komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Hari ini rapat awal. Nanti usulan dan aspirasi dari Komisi II akan kita teruskan ke rapat pimpinan komisi dan Banggar, termasuk masukan dari masing-masing mitra kerja,” ujar Tedi.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan pentingnya membangun sinergi antara DPRD Komisi II dan mitra kerja agar program pembangunan dapat berjalan optimal di tengah situasi fiskal yang terbatas.

“Kami berharap mitra Komisi II bisa terus bersinergi dengan kami, supaya program-program daerah dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi, Herdiawan Waryadi, mengungkapkan bahwa dari total usulan program tahun 2026, hanya sekitar 16 persen yang dapat terakomodasi. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya total anggaran daerah yang menurun hingga Rp700 miliar.

“Kita mengikuti saja, sami’na wa atho’na, sesuai kondisi keuangan daerah. Yang penting kegiatan layanan dasar tetap menjadi prioritas,” jelas Herdiawan.

Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, rapat kerja Komisi II menjadi momentum penting bagi DPRD dan perangkat daerah untuk menyelaraskan kembali rencana program dengan kemampuan keuangan daerah. Fokus utama diarahkan pada efisiensi anggaran serta prioritas pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Rapat juga menegaskan komitmen DPRD dalam menjaga peran pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, agar setiap kebijakan yang diambil berbasis kebutuhan publik dan tidak sekadar seremonial.

Editors : Alan