Indsmart.co, Sukabumi – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Kolaborasi Satu Data Indonesia (SDI) yang digelar di Ruang Rapat DH 1–5 Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola data nasional agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah berjalan lebih terintegrasi dan efektif.

“Baru saja saya menyaksikan penandatanganan Kolaborasi Satu Data Indonesia. Saya hadir sebagai Wali Kota Sukabumi bersama kepala daerah lain, di antaranya Bupati Blitar dan Wali Kota Yogyakarta, serta perwakilan asosiasi gubernur, APEKSI, dan APDESI,” ujar Ayep Zaki usai kegiatan.

Penandatanganan kolaborasi ini bertujuan menjamin keterpaduan perencanaan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagai basis pengambilan kebijakan pembangunan. Kolaborasi SDI melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga BUMN.

Dalam rangkaian acara tersebut, turut dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Penyelenggaraan Informasi Geospasial serta sejumlah kerja sama lintas sektor yang memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama pembangunan. Menurutnya, pembangunan harus berbasis data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Selama ini tantangan kita adalah data yang terfragmentasi dan sulit diakses. Karena itu, Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kebutuhan yang mendesak,” ujarnya. Vivi juga mencontohkan keberhasilan kolaborasi data pascabencana di Aceh dan Sumatera yang mampu menghimpun data terpadu dari berbagai lembaga, termasuk BUMN.

Sementara itu, Duta Arsip Nasional RI, Rieke Diah Pitaloka, menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus berpijak pada satu data, sejalan dengan gagasan para pendiri bangsa. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus tetap berpijak pada prinsip kebangsaan, seperti desentralisasi, pemberdayaan, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama agar pembangunan nasional benar-benar berbasis data. Ia menyebut Satu Data Indonesia sebagai bagian penting dari transformasi digital pemerintahan, khususnya dalam penanggulangan bencana dan perumusan kebijakan pembangunan yang ilmiah dan terintegrasi.

“Data telah menjadi sumber daya baru dan sumber kemakmuran baru bagi bangsa. Karena itu, data harus dimurnikan dan dikelola secara optimal dari pusat hingga daerah,” kata Rachmat.

Melalui keikutsertaan dalam Kolaborasi Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Sukabumi diharapkan semakin siap mengintegrasikan data pembangunan daerah dengan pemerintah pusat. Dengan data yang presisi dan terpadu, perencanaan pembangunan di Kota Sukabumi dinilai dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Redaksi