Indsmart.co, Sukabumi – Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan arah kebijakan penguatan kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan nasional dengan menggandeng pelaku usaha sektor perhotelan, restoran, dan hiburan. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki dalam pertemuan bersama sekitar 30 pengusaha di Balai Kota Sukabumi, Kamis (22/1/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Ayep menyampaikan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota, sekaligus amanah publik yang pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurut Ayep, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif dengan menjamin pelayanan publik yang bersih dari praktik penyimpangan. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang toleransi terhadap praktik pungutan liar, baik yang dilakukan aparatur maupun pihak lain yang mencederai tata kelola pemerintahan.

“Tidak ada kompromi terhadap pungli. Aparatur yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan. Kami juga meminta pelaku usaha untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan,” ujar Ayep.

Ia menilai, kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang pada akhirnya menopang pembangunan dan pelayanan publik di Kota Sukabumi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bobby Maulana menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi anggaran sebagai upaya menekan kebocoran keuangan negara. Kondisi tersebut, kata Bobby, menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sumber pendanaan mandiri melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal.

“Sebagai kota perdagangan dan jasa, Sukabumi harus mampu menggerakkan sektor usaha secara sehat agar pembangunan tetap berkelanjutan meski dukungan anggaran pusat semakin terbatas,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Bobby juga menyinggung tantangan pengelolaan sampah, khususnya limbah usaha, yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan operasional. Pemerintah daerah, kata dia, akan menyiapkan langkah penanganan secara bertahap dan terpadu agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan dampak lingkungan.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, sekaligus menegaskan arah kebijakan Pemkot Sukabumi dalam membangun tata kelola yang bersih, ekonomi yang berdaya saing, dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Editor : Redaksi