Indsmart.co, Sukabumi -DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi menyepakati hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD 2026. Menariknya, meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemangkasan, nilai total APBD Sukabumi justru mengalami peningkatan dibandingkan rancangan awal.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna pada Rabu (12/11/2025), sekaligus sebagai penetapan akhir setelah sejumlah penyesuaian dilakukan berdasarkan catatan evaluasi gubernur.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menjelaskan bahwa setelah pembahasan lanjutan dan penyempurnaan bersama pemerintah daerah, APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp4,06 triliun, atau meningkat sekitar Rp5,6 miliar dari rancangan sebelumnya.

“Dari APBD yang sudah diajukan ke gubernur sudah mendapatkan evaluasi. Pemerintah daerah harus memperbaiki apa yang menjadi catatan tersebut. Setelah pembahasan, anggarannya bertambah dari rancangan awal,” kata Budi.

Meski terjadi peningkatan, Budi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap dihadapkan pada kewajiban penyesuaian lantaran adanya pemangkasan dari pusat. Namun penyesuaian itu tidak sampai menurunkan total nilai APBD, melainkan hanya mengubah komposisi belanja pada beberapa sektor.

Kenaikan APBD di tengah pemangkasan pusat membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah efisiensi. Salah satu strategi yang disepakati ialah pemangkasan kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak.

“Kita sepakat dengan pemerintah daerah untuk mengefisienkan kegiatan yang sifatnya seremonial. Fokus diarahkan pada program prioritas di RPJMD, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Budi.

Kebijakan efisiensi tersebut dianggap sebagai cara mempertahankan stabilitas anggaran tanpa mengganggu program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa seluruh penyesuaian dalam APBD 2026 telah dilakukan berdasarkan arahan evaluasi Gubernur Jawa Barat.

“Sesuai dengan hasil evaluasi gubernur, kita sempurnakan dan sesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita akan prioritaskan kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan,” katanya.

Asep juga menyoroti pentingnya realokasi anggaran agar belanja daerah lebih efektif. “Kita harus meminimalisir kegiatan yang bersifat seremonial dan fokus ke kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Meski ada tekanan fiskal dari pemerintah pusat, APBD Sukabumi 2026 justru meningkat. Namun peningkatan ini tidak diikuti dengan ekspansi belanja nonprioritas. Sebaliknya, pemerintah daerah dan DPRD kompak memperketat penggunaan anggaran agar sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan nilai APBD mencapai Rp4,06 triliun pada 2026, pemerintah optimistis dapat menjaga keberlanjutan pembangunan di sektor-sektor vital, termasuk infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. (*)

Editor: Redaksi