Menakar 100 Hari Ayep-Bobby, DPRD Soroti Konsistensi dan Urgensi RPJMD

(foto istimewa) Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Agus Samsul.
(foto istimewa) Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Agus Samsul.

Indsmart.co, Sukabumi – Seratus hari masa kerja Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana menjadi titik awal evaluasi publik. Meski masih dalam fase awal pemerintahan, langkah-langkah yang diambil mulai mendapat penilaian, salah satunya dari DPRD Kota Sukabumi.

Agus Samsul, anggota Komisi III DPRD, menyampaikan bahwa masyarakat menaruh ekspektasi tinggi terhadap visi besar yang diusung pasangan Ayep-Bobby, yakni mewujudkan Kota Sukabumi yang Bercahaya.

“Seratus hari memang bukan waktu panjang, tapi cukup menjadi refleksi awal. Apakah visi itu mulai tampak arah dan pijakannya?” ujar Agus kepada wartawan, Jumat (31/5/2025).

Ia menyoroti beberapa program awal yang justru menuai tanya. Salah satunya adalah Program Wakaf Dana Abadi yang dinilai tidak konsisten dalam aspek administratif. Perbedaan nomenklatur antara dokumen MoU dan perjanjian kerja sama dinilainya sebagai hal prinsipil yang perlu segera diklarifikasi.

“Di MoU ditulis Wakaf Dana Abadi Doa Bangsa, tapi di PKS tertulis Wakaf Dana Abadi Kota Sukabumi. Ini inkonsistensi yang harus diperjelas,” tandasnya.

Tak hanya itu, Agus juga menyinggung pelaksanaan kegiatan olahraga dan seni budaya yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan regulasi. Bahkan, penunjukan dewan pengawas di RSUD R Syamsudin SH disebut melanggar aturan administratif yang berlaku.

Dari sisi tata kelola kota, Agus menilai belum terlihat perubahan signifikan. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang kembali marak dan belum optimalnya pengelolaan sampah menjadi catatan tersendiri.

Meski demikian, Agus tetap memberikan apresiasi atas sejumlah capaian positif, seperti pemberian insentif bagi ketua RT dan RW serta upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang mulai digencarkan.

Namun, ia menekankan bahwa langkah awal ini harus segera diikuti dengan perumusan dan pembahasan RPJMD sebagai rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“Tanpa RPJMD, janji kampanye hanya akan menjadi narasi tanpa pijakan. Kita butuh peta jalan pembangunan yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Agus menutup pernyataannya dengan nada optimistis, bahwa kritik yang ia sampaikan lahir dari kecintaan terhadap kota dan harapan besar terhadap kepemimpinan yang membawa perubahan nyata.

Editor : Alan

BeriTA TERKAIT

BeriTA terkini