Indsmart.co, KBB – Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil langkah strategis dengan membuka posko pengaduan kepegawaian. Inisiatif ini bukan sekadar respons atas dinamika birokrasi, tetapi menjadi bagian dari komitmen lembaga legislatif untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif, transparan, dan amanah.

Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, mengatakan posko ini hadir untuk memberikan ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pemerintah desa dalam menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pengembangan karier, kompetensi, hingga dugaan pelanggaran disiplin.

“Dengan adanya posko pengaduan, setiap masalah kepegawaian dapat teridentifikasi, dianalisis, dan diselesaikan secara konstruktif. Tujuan akhirnya adalah memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Sandi menegaskan, pembukaan posko ini juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan adanya ruang pengaduan, DPRD berharap tercipta iklim kerja yang kondusif, transparansi dalam proses birokrasi, serta pengawasan yang lebih kuat terhadap kebijakan kepegawaian.

Setidaknya ada sembilan tujuan utama dari posko pengaduan ini. Pertama meningkatkan Akuntabilitas: memastikan setiap kebijakan dan tindakan terkait kepegawaian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kedua menciptakan Iklim Kerja yang Kondusif: menyelesaikan permasalahan kepegawaian yang berpotensi mengganggu kinerja ASN. Ketiga mendorong Transparansi: Membuka ruang dialog antara ASN, DPRD, dan masyarakat dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.

Keempat memperkuat fungsi pengawasan: memastikan setiap proses dan prosedur kepegawaian berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima menampung ide dan gagasan: menjadi wadah untuk menampung ide dan gagasan terkait keberlangsungan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Bandung Barat. Keenam identifikasi masalah: memetakan dan membelanjakan masalah yang berada di lingkungan pemerintah daerah untuk kemudian dicari solusinya.

Ketujuh, strategi pencapaian visi misi: mendiskusikan strategi pencapaian tahunan untuk merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati agar berjalan efektif. Kedelapan, menggali potensi wilayah: menggali potensi yang ada di setiap wilayah dan desa di Kabupaten Bandung Barat. Kesembilan, fasilitasi pemerintah desa: posko ini tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai pemerintah daerah, tetapi juga bagi pemerintahan desa untuk kemajuan Bandung Barat.

Sinergi Lintas Lembaga

Komisi I DPRD KBB dalam menjalankan fungsi pengawasan akan bekerja sama dengan BKPSDM, Inspektorat Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga lembaga pengawas lainnya. Langkah ini dilakukan agar setiap pengaduan ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional.

“Komisi I tidak hanya sekadar menerima keluhan, tapi juga berperan sebagai mediator dan fasilitator. Dengan sinergi lintas lembaga, setiap aduan bisa ditangani dengan baik,” tambah Sandi.

Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi momentum penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. “Dengan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, KBB diharapkan dapat menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang maju dan terpercaya,” pungkas Sandi.

Editors: Alan