Indsmart.co, Tasikmalaya – Harapan besar pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui pengucuran dana Rp200 triliun untuk sektor UMKM melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai masih menghadapi hambatan serius di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wirana, mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah kini tidak bisa menikmati akses pembiayaan dari bank. Salah satu penyebab utamanya adalah catatan buruk di BI Checking akibat pinjaman online yang marak saat pandemi Covid-19.

“Berkaitan penyaluran dana yang kemarin, yang 200 triliun itu, dengan Himbara untuk disebarkan bagi teman-teman UMKM yang hari ini ada. Kemarin kita melakukan proses pendataan dengan dinas terkait berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi sekarang pas covid ini itu hampir di angka 75 persen pelaku-pelaku UKM itu semuanya sudah, sudah diblacklist oleh apa yang namanya BI Checking,” ujar Hilman.

Menurutnya, pascapandemi ini telah memukul daya tahan ekonomi masyarakat. Kemudahan akses pinjaman online yang dianggap solusi semula, justru kini berubah menjadi beban, kondisi tersebut akan menjadi hambatan dalam penyaluran kredit kepada nasabah.

“Jadi setelah covid terjadi penurunan ekonomi kemudian semua dengan kemudahan bank pinjaman online hampir semua hari ini terjebak dalam pinjaman online. Di mana kita mendapatkan bahwa kami kemarin dengan pengusaha-pengusaha dengan leasing juga bahwa hari ini masyarakat untuk sekedar mengajukan pinjaman atau masuk di pembelian rumah sendiri banyak yang ditolak sama bank karena mereka banyak terdata di BI Checking yang memang tidak berapa tapi namanya di bank pinjol kan bunganya sangat-sangat besar ya, masyarakat juga akhirnya punya jaminan apapun terhadap apapun tidak memberikan yang lainnya itu dibayar-dibayar itu sudah tidak masalah. Nah proses ini juga akan menghambat proses penyeluruhan terhadap anggaran yang kemarin sudah digelontorkan ke lima bank yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, kondisi tersebut mengancam efektivitas kebijakan pemerintah. Alih-alih membantu pemulihan UMKM, dana triliunan rupiah justru berpotensi tidak terserap optimal.

Hilman menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa bank yang menjadi penyalur dana, termasuk BRI, Mandiri, BTN, dan BSI. Pihaknya akan mendorong agar lembaga perbankan di Kota Tasikmalaya dapat memberikan solusi nyata.

“Salah satunya kan ada BRI, ada Mandiri, ada BTN kemudian juga ada BSI kalau tidak salah ya. Jadi itu yang harus sama-sama kita akan coba kita konsultasikan dan koordinasi dengan bank-bank terkait yang ada di kota tasik khusus disini. Kaitan dengan pertama kooperasi, yang kedua tentang penyeluruhan itu sendiri,” kata Hilman.

Lebih jauh lagi, ia menekankan pentingnya peran DPRD sebagai fasilitator agar dana stimulus benar-benar dirasakan oleh masyarakat pelaku usaha, bukan sekadar berhenti di tingkat kebijakan pusat.

“ Itu yang kami coba fasilitasi dengan bank-bank yang hari ini sudah mendapatkan suntikan dana dari Kementerian Keuangan ,” dia.