Indsmart.co, Sukabumi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, mengkritik pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digagas Pemerintah Kota Sukabumi. Ia menilai keberadaan tim tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam birokrasi pemerintahan.

Danny mengatakan, secara struktur, fungsi optimalisasi PAD sejatinya telah melekat pada perangkat daerah yang ada. Mulai dari sekretaris daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas teknis terkait pajak dan retribusi.

“Dalam birokrasi sudah jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap optimalisasi PAD. Tidak perlu lagi membentuk tim khusus yang justru bisa membingungkan,” kata Danny, Selasa (13/1/2026).

Tim Optimalisasi PAD tersebut diketahui menargetkan peningkatan pendapatan daerah hingga Rp650 miliar pada 2026. Tim ini juga melibatkan sejumlah kepala perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) lintas instansi.

Namun, Danny mengingatkan agar pembentukan tim tidak melibatkan ASN yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan urusan pendapatan daerah. Menurutnya, hal tersebut berisiko menciptakan kerancuan koordinasi dan memperlemah efektivitas kerja birokrasi.

“Kalau banyak ASN dari dinas yang tidak berkaitan langsung dilibatkan, itu pasti rancu. Fokusnya jadi tidak jelas,” ujarnya.

Selain menyoroti aspek kelembagaan, Danny juga menyinggung momentum kebijakan peningkatan PAD yang dinilai kurang tepat. Ia meminta pemerintah daerah lebih mempertimbangkan kondisi pelaku usaha dan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada kesiapan operasional dalam beberapa bulan ke depan, dibanding langsung menekan target peningkatan PAD di awal tahun.

“Kasihan kalau di awal tahun sudah digenjot, sementara pengusaha dan warga sebentar lagi menghadapi Ramadhan dan Lebaran,” kata Danny.

Danny menegaskan, upaya peningkatan PAD tetap penting, namun harus dilakukan secara proporsional, terukur, dan tidak menambah beban ekonomi masyarakat dalam jangka pendek.

Editor : Redaksi