Indsmart.co, JAKARTA – Indonesia tengah mempersiapkan langkah besar untuk mencapainya energi yang lebih bersih, dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 4 gigawatt (GW).

Ini merupakan bagian dari upaya negara untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, penasihat Presiden Prabowo Subianto, dalam forum keberlanjutan pada Jumat lalu.

Rencana ini pertama kali diumumkan oleh Hashim Sumitro Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Indonesia, pada konferensi perubahan iklim COP29 yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, pada 12 November 2024. Menurut Hashim, pengembangan PLTN ini menjadi salah satu bagian dari strategi untuk diversifikasi energi guna menghadapi tantangan perubahan iklim.

Kapasitas dan Tantangan Energi Indonesia

Saat ini, Indonesia memiliki kapasitas pembangkit listrik terpasang lebih dari 90 GW, namun lebih dari separuhnya masih bergantung pada pembangkit listrik berbasis batu bara. Sementara itu, kontribusi energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, dan panas bumi, masih kurang dari 15 persen. Dengan populasi yang terus berkembang dan kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal penyediaan energi yang bersih dan terjangkau.

Namun, meskipun energi nuklir tidak menghasilkan emisi karbon, keberadaan teknologi ini di Indonesia tetap menuai kontroversi. Negara ini terletak di kawasan rawan gempa bumi, yang menambah kekhawatiran terkait potensi risiko bencana alam dan limbah radioaktif yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir.

Reaktor Modular Terapung dan Target Operasional 2036

Sebagai bagian dari rencana pembangunan PLTN, Indonesia juga berencana membangun reaktor modular kecil terapung (floating small modular reactors atau SMR). Namun, Hashim tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah reaktor atau waktu target penyelesaiannya. Sebelumnya, pejabat pemerintah telah mengungkapkan bahwa Indonesia menargetkan pengoperasian PLTN pertamanya pada tahun 2036.

“Semua ini merupakan jawaban atas tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim,” ujar Hashim dalam pernyataan yang disampaikan di forum tersebut.

Kritik terhadap Program JETP dan Transisi Energi

Dalam kesempatan tersebut, Hashim Djojohadikusumo juga mengkritik Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan oleh negara-negara G7 pada tahun 2022. JETP menjanjikan dana sebesar $20 miliar untuk membantu Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan melakukan transisi energi. Namun, menurut Hashim, pencairan dana dari program tersebut sangat minim dan tidak memberikan dampak yang signifikan. “Ini adalah program yang gagal,” tegas Hashim.

Lebih lanjut, Hashim menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan menutup seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040, seperti yang diharapkan banyak pihak. Alih-alih menonaktifkan pembangkit yang sudah beroperasi, pemerintah hanya akan menghentikan pembangunan pembangkit batu bara baru. Keputusan ini menjadi dilema besar bagi Indonesia, mengingat negara ini merupakan eksportir batu bara terbesar di dunia, dan pembangkit batu bara masih menjadi sumber utama emisi karbon nasional.

Pasar Kredit Karbon dan Isu Ketergantungan pada Batu Bara

Sebagai bagian dari transisi energi, Indonesia juga berencana berpartisipasi dalam pasar kredit karbon global. Melalui skema ini, Indonesia berencana untuk mendanai peralihan menuju energi bersih dengan menjual kredit karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek energi hijau. Namun, sebagian besar kredit karbon yang terdaftar masih berhubungan dengan proyek berbasis bahan bakar fosil, yang menimbulkan keraguan tentang efektivitas skema ini dalam mencapainya pengurangan emisi yang signifikan.

Ketergantungan Indonesia pada batu bara yang tinggi menjadi tantangan besar dalam transisi energi. Meskipun energi terbarukan semakin berkembang, batu bara masih mendominasi pembangkit listrik di Indonesia, yang berpotensi memperlambat pencapaian target pengurangan emisi nasional.

Masa Depan Energi Indonesia

Untuk memenuhi target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, Indonesia perlu memperkuat komitmennya dalam transisi energi dan berinvestasi lebih banyak dalam energi terbarukan. Dukungan internasional dalam bentuk pembiayaan dan transfer teknologi akan sangat krusial dalam mencapainya tujuan ini.

Hashim menegaskan bahwa perubahan iklim adalah tantangan global yang memerlukan aksi bersama dari semua negara. “Pencarian solusi yang lebih berkelanjutan dan kebijakan yang lebih tegas menjadi kunci bagi masa depan energi yang bersih,” ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa Indonesia akan terus berupaya untuk menciptakan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam transisi energi memang besar, namun dengan kebijakan yang tepat dan dukungan global, langkah-langkah menuju energi bersih bisa terwujud lebih cepat, menjadikan Indonesia sebagai salah satu contoh negara berkembang yang berhasil mengatasi tantangan perubahan iklim.

Editor: Alan