Indsmart.co – Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi, Minggu (08/03/2026).

Menurut Zainul, di tengah dinamika geopolitik global yang semakin memanas, termasuk konflik di Timur Tengah, pemerintah harus menjaga posisi Indonesia yang tidak berpihak namun tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.

“Yang pertama tentu saja kita mendorong pemerintah untuk tetap menerapkan prinsip politik bebas aktif dengan seluruh dinamika politik global hari ini termasuk meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah. Kita berharap pemerintah tetap berpedoman kepada amanat konstitusi kita,” ujar Zainul.

Selain itu, ia menyoroti besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sejumlah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Dubai, Bahrain, hingga Turki.

Kondisi ini dinilai membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk memastikan keselamatan para pekerja migran di tengah situasi yang tidak menentu.

Zainul meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk segera melakukan mitigasi dan pemantauan terhadap kondisi para PMI di kawasan tersebut. Jika situasi keamanan semakin memburuk, ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan langkah evakuasi.

“Menurut saya KP2MI harus memitigasi bagaimana kondisi para pekerja migran kita di sana. Jika memang situasi semakin tidak memungkinkan, maka harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mempertimbangkan proses evakuasi,” katanya.

Ia menegaskan langkah antisipatif perlu diambil sejak dini mengingat perkembangan konflik sulit diprediksi dalam beberapa pekan ke depan. Keselamatan warga negara Indonesia, menurutnya, harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Sementara itu terkait laporan pemulangan warga negara Indonesia akibat konflik, Zainul menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai pemulangan PMI dari wilayah konflik. Hal ini karena jumlah WNI yang berada di wilayah seperti Israel maupun Gaza relatif kecil.

Namun demikian, ia menyebut kemungkinan jumlah WNI lebih banyak berada di Iran, terutama dari kalangan pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di negara tersebut.

Menanggapi kemungkinan pembatasan pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, Zainul menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan penundaan sementara ke negara-negara yang berpotensi terdampak konflik.

“Menurut saya layak dipertimbangkan untuk di-pending dulu sampai situasi benar-benar aman. Karena nyawa jauh lebih utama dibandingkan pekerjaan yang akan ditempuh para PMI kita,” ujarnya.Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah mitigasi menyeluruh agar keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri tetap terjamin di tengah ketidakpastian situasi global. (RED)