Indsmart.co, Sukabumi – Dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah kembali ditegaskan dalam forum akademik dan kebijakan tingkat nasional. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menilai kepastian serta ketersediaan lahan menjadi prasyarat utama agar target pembangunan perumahan dapat direalisasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perumahan, Perkotaan dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia bekerja sama dengan Emil Salim Institute, Kamis (26/02/2026), di Aula Lantai 5 Gedung IASTH, Kampus UI Salemba.

FGD tersebut menghadirkan unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta lembaga profesi dan asosiasi guna merumuskan formulasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor perumahan dan perkotaan.

Dalam sesi diskusi, Bobby menyoroti implementasi program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan program nasional tersebut di daerah sangat ditentukan oleh kejelasan tata ruang dan dukungan kebijakan pertanahan.

“Kota Sukabumi memiliki keterbatasan lahan. Karena itu, yang paling mendasar adalah memastikan ketersediaan dan kepastian lahan melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bappeda perlu mendorong peninjauan kembali serta persetujuan penyediaan lahan yang dapat dialokasikan bagi pembangunan perumahan. Salah satu opsi yang mengemuka adalah kemungkinan pengembangan kawasan industri yang sebagian lahannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat, tentu dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang dan prinsip keberlanjutan.

Bobby menegaskan, target kuantitatif pembangunan perumahan harus dibarengi dengan perencanaan spasial yang matang. Tanpa kepastian lahan, pemerintah daerah akan kesulitan mengakselerasi pembangunan sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Forum tersebut juga menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar implementasi pembangunan tetap memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Melalui partisipasi dalam FGD ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan strategis nasional yang tidak hanya mengejar angka pembangunan, tetapi juga menjamin keberlanjutan tata ruang serta daya dukung lingkungan di daerah. (RED)