Oleh indsmart
1 month ago
Indsmart.co, Sukabumi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi mengingatkan pentingnya kepastian legalitas organisasi kepemudaan sebagai dasar dalam proses penganggaran program pembinaan pemuda. Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama pengurus DPD KNPI Kota Sukabumi versi Ali Hanafiah, Kamis (8/1/2026).
Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Sukabumi itu membahas sejumlah isu strategis kepemudaan, mulai dari regulasi organisasi, alokasi anggaran, hingga mekanisme evaluasi dan pengawasan program kepemudaan di daerah.
Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi, Tantan, mengatakan terdapat tiga poin utama yang disampaikan kepada pimpinan DPRD. Pertama, perlunya penilaian objektif terhadap status hukum kepengurusan organisasi kepemudaan. Kedua, transparansi dan kehati-hatian dalam pengalokasian anggaran kepemudaan. Ketiga, penguatan fungsi evaluasi dan pengawasan program.
“Legalitas organisasi menjadi faktor krusial sebelum pemerintah menetapkan kebijakan anggaran kepemudaan. Ini penting agar anggaran negara tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” kata Tantan.
Ia menambahkan, menjelang pembahasan tahun anggaran 2026, DPRD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal agar dana pembinaan pemuda benar-benar tepat sasaran.
“Intinya, kami mendorong adanya kajian mendalam terkait legalitas kepengurusan KNPI sebelum anggaran pembinaan dan pengembangan kepemudaan ditetapkan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran publik dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.
Menurut Wawan, DPRD terbuka terhadap aspirasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, sebagai bagian dari fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif.
“Setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Karena itu, kepastian legalitas organisasi menjadi salah satu aspek yang harus dicermati,” kata Wawan.
Ia juga berharap dinamika yang terjadi di internal KNPI dapat diselesaikan secara konstruktif demi menjaga soliditas pemuda dan keberlanjutan program kepemudaan di Kota Sukabumi.
“Negara harus hadir untuk menyatukan kekuatan kepemudaan. DPRD pada prinsipnya menerima dan menghargai seluruh aspirasi yang disampaikan dalam audiensi ini,” pungkasnya.
Editor : Redaksi