POLITIK – Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melewati berbagai fase politik yang mencerminkan tarik-menarik antara demokrasi dan stabilitas. Dari sistem parlementer di era Soekarno, otoritarianisme Orde Baru di bawah Soeharto, hingga reformasi yang melahirkan pemilu langsung—setiap pemimpin meninggalkan jejak dalam perjalanan politik negeri ini.

Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia kembali menghadapi pertanyaan besar: mempertahankan demokrasi atau mengarah ke sentralisasi kekuasaan?

Dinamika Politik dari Masa ke Masa

Soekarno (1945–1967): Demokrasi yang Berubah-ubah

Awalnya, Indonesia menganut sistem presidensial sebelum bergeser ke parlementer pada 1949. Namun, ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet membuat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan UUD 1945 dan memperkenalkan Demokrasi Terpimpin.

Pada masa ini, sistem multipartai tetap ada, tetapi parlemen dan oposisi melemah. Soekarno menggandeng militer, nasionalis, dan Partai Komunis Indonesia (PKI), hingga akhirnya terjadi ketegangan politik yang memuncak dalam peristiwa G30S 1965, yang mengantar Soeharto ke tampuk kekuasaan.

Ciri khas:

• Seringnya pergantian kabinet dalam sistem parlementer
• Dekrit 1959 mengembalikan sistem presidensial
• Munculnya ketegangan antara militer dan PKI
• Berakhir dengan peristiwa G30S 1965

Soeharto (1967–1998): Stabilitas dengan Harga Kebebasan

Menggunakan sistem presidensial yang lebih sentralistik, Soeharto membawa stabilitas, tetapi dengan kendali ketat terhadap politik dan media. Golkar mendominasi pemilu, sementara partai lain dibatasi hanya menjadi dua: PPP (Islam) dan PDI (Nasionalis).

Ekonomi tumbuh pesat, namun diiringi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Krisis ekonomi 1997 menjadi pemicu utama gerakan reformasi, yang memaksa Soeharto lengser pada 1998.

Ciri khas:

• Dominasi Golkar dalam politik
  Pembatasan kebebasan pers dan oposisi
• Ekonomi berkembang pesat, tetapi penuh KKN
• Berakhir dengan krisis ekonomi dan gerakan reformasi

Era Reformasi: Membangun Demokrasi

B.J. Habibie (1998–1999): Jalan Baru Demokrasi

Dalam waktu singkat, Habibie membuka kebebasan pers, memungkinkan pemilu multipartai, dan melepas Timor Timur melalui referendum.

Ciri khas:

• Kebebasan pers dan pembukaan ruang politik
• Pemilu demokratis pertama pasca-Orde Baru
• Masa jabatan singkat karena tekanan politik

Abdurrahman Wahid (1999–2001): Dinamika Politik Tinggi

Gus Dur memperkuat demokrasi dengan menghapus dwifungsi ABRI dan mendorong desentralisasi. Namun, konflik dengan parlemen membuatnya dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR pada 2001.

Ciri khas:

• Menghapus dwifungsi ABRI
• Meningkatkan otonomi daerah
• Kabinet tidak stabil, banyak menteri diberhentikan

Megawati Soekarnoputri (2001–2004): Pemilu Langsung Pertama

Megawati menetapkan pemilihan presiden langsung dalam Pemilu 2004, yang menjadi tonggak penting dalam demokrasi Indonesia.

Ciri khas:

• Pemilu presiden langsung pertama
• Stabilitas ekonomi pasca-krisis 1998
• Penguatan otonomi daerah

Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014): Demokrasi yang Stabil

SBY menjadi presiden pertama yang dipilih langsung dan menjabat dua periode. Di bawahnya, ekonomi tumbuh stabil, KPK semakin aktif, tetapi politik identitas mulai menguat.

Ciri khas:

• Pemilu presiden langsung berjalan lancar
• KPK mulai aktif memberantas korupsi
• Polarisasi politik mulai muncul

Joko Widodo (2014–2024): Demokrasi Populis dan Sentralisasi Kebijakan

Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur dan transformasi digital, tetapi demokrasi mendapat sorotan karena pelemahan KPK dan pengaruh oligarki yang semakin kuat.

Ciri khas:

• Pembangunan infrastruktur masif
• Sentralisasi kebijakan nasional
  Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur
• Polarisasi politik semakin tajam

Prabowo Subianto (2024–sekarang): Demokrasi Terkontrol?

Sebagai presiden terpilih 2024, Prabowo menghadapi dilema antara meneruskan demokrasi atau mengembalikan sebagian kendali politik ke pusat. Salah satu wacana kontroversialnya adalah penghapusan pemilihan kepala daerah langsung. Ia beralasan bahwa sistem ini terlalu mahal dan rentan korupsi.

“Kita harus mempertimbangkan apakah pemilu langsung benar-benar efektif atau justru membebani negara,” ujar Prabowo dalam sebuah wawancara akhir 2024.

Usulan ini memicu perdebatan. Pendukungnya menilai langkah ini bisa mengurangi politik uang, tetapi kritik menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.

Ciri khas:

• Mengusulkan penghapusan pemilihan kepala daerah langsung
• Fokus pada pertahanan dan ketahanan pangan
• Tantangan dalam menjaga demokrasi di tengah polarisasi politik

Masa Depan Demokrasi Indonesia

Sejak Soekarno hingga Prabowo, politik Indonesia terus berkembang. Dari demokrasi parlementer yang goyah, otoritarianisme Orde Baru yang stabil tapi terkekang, hingga reformasi yang membawa kebebasan tetapi penuh tantangan.

Kini, Indonesia berada di titik krusial. Apakah kita akan mempertahankan sistem pemilu langsung yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir? Atau, apakah akan ada kompromi baru dalam sistem politik demi stabilitas?

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia selalu menemukan jalannya sendiri. Namun, arah politik ke depan bergantung pada keseimbangan antara demokrasi, stabilitas, dan keadilan. (Bbs)

Redaksi